Kabaraya Bombana — Nelayan Pulau Sagori, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, kesulitan memperoleh BBM subsidi selama lebih dari sebulan. Kondisi itu membuat aktivitas melaut terganggu dan pendapatan keluarga nelayan ikut terancam.
Hampir 100 persen masyarakat Pulau Sagori menggantungkan penghidupan dari hasil laut. Hampir seluruh kepala keluarga di pulau yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata Bombana itu bekerja sebagai nelayan.
Ketika solar sulit diperoleh, perahu terpaksa tidak melaut. Bagi masyarakat Sagori, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan bahan bakar, tetapi menyangkut sumber pendapatan dan kebutuhan hidup keluarga.
Persoalan ini mendapat sorotan Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kelurahan Sikeli segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat nelayan memperoleh BBM subsidi.
Menurut Iskandar, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kendala administratif biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Nelayan punya keluarga. Nelayan butuh kehidupan. Jangan hanya karena persoalan kecil, perekonomian mereka kemudian lumpuh,” tegas Iskandar.
Iskandar secara khusus menyoroti pelayanan Pemerintah Kelurahan Sikeli. Ia meminta Lurah Sikeli Sulfiyanti, SKM., M.Kes., yang baru dilantik, segera turun tangan memastikan persoalan warga mendapat kepastian.
“Karena ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Sikeli yang baru saja dilantik, harus segera bertindak. Kalau tidak siap menjadi pelayan masyarakat, tidak usah jadi lurah, tidak usah jadi pemerintah, tidak usah jadi pemimpin,” katanya.
Menurut politis PKB Bombana ini, pemerintah kelurahan merupakan garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, pejabat yang ditempatkan di wilayah tersebut harus mampu merespons persoalan warga, terutama ketika menyangkut mata pencaharian.
Selain persoalan administrasi, Iskandar meminta pemerintah mengawasi distribusi BBM subsidi bagi nelayan. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan distribusi yang membuat nelayan justru kesulitan mendapatkan solar.
“Pemerintah jangan main kongkalikong. Jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain, menimbun BBM jenis solar, sehingga masyarakat nelayan yang menjadi korban,” tegas anggota DPRD Bombana Dapil Kabaena ini.
Iskandar menuturkan, dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM ditelusuri secara serius dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Bagi masyarakat Sagori, persoalan ini memiliki dampak yang luas. Ketika nelayan tidak melaut, pendapatan harian ikut terhenti. Kebutuhan makan, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan meski penghasilan tidak ada.
Iskandar meminta Pemkab Bombana segera memberikan solusi dan memastikan pelayanan kepada nelayan tidak terhambat oleh persoalan birokrasi.
“Supaya pemerintah benar-benar menentukan dan memastikan bahwa siapa yang diangkat menjadi pejabat tertentu harus benar-benar siap bekerja untuk rakyat dan menyelaraskan visi-misi pemerintah,” ujarnya.
Persoalan BBM di Sagori kini menjadi ujian bagi pelayanan publik. Sebab, bagi masyarakat yang hampir sepenuhnya menggantungkan hidup dari laut, satu bulan tanpa kepastian BBM berarti satu bulan dengan penghasilan yang tidak menentu. (Ode)
