Scroll untuk baca artikel
3090FF34-AFC8-4290-8D9B-58132328537B-4.png
Example floating
Example floating
3090FF34-AFC8-4290-8D9B-58132328537B-4.png
Berita

Sekda Bombana Dampingi Bupati dalam Rapat Persiapan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan BPK RI atas Tata Kelola RSUD

8
×

Sekda Bombana Dampingi Bupati dalam Rapat Persiapan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan BPK RI atas Tata Kelola RSUD

Sebarkan artikel ini

Kabaraya Bombana – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., mendampingi Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam rapat persiapan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (3/9/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat persiapan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana.
Rapat persiapan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana.

Pemeriksaan BPK RI tersebut dilaksanakan secara tematik selama 30 hari, terhitung sejak 2 September hingga 1 Oktober 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda pemeriksaan nasional yang bertujuan menilai sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek pelayanan, keuangan, sumber daya manusia maupun operasional.

Pada tahap pendahuluan, tim pemeriksa akan melakukan pemahaman terhadap proses bisnis rumah sakit, mengidentifikasi berbagai potensi risiko, serta menelaah sistem pengendalian internal yang telah diterapkan. Hasil pemeriksaan awal tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam menentukan area kunci yang akan didalami pada pemeriksaan terinci.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan mencakup sejumlah aspek strategis, yakni tata kelola keuangan, pelayanan medis, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta tata kelola operasional rumah sakit.

Khusus pada aspek operasional, pemeriksaan juga menyasar penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk pengelolaan obat serta bahan medis habis pakai.

Selain itu, pemeriksaan diarahkan untuk melihat sejauh mana tata kelola RSUD mampu mendukung transformasi sistem kesehatan melalui penerapan prinsip good governance dan good clinical governance, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan data kesehatan.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak semata-mata menjadi proses pengawasan, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi meningkatkan kualitas pengelolaan RSUD Kabupaten Bombana.

“Kami memandang pemeriksaan ini sebagai bagian yang sangat berharga sekaligus menjadi cermin bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kesiapan seluruh perangkat daerah serta jajaran manajemen rumah sakit dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

Ia meminta seluruh pihak terkait agar bersikap kooperatif dengan menyiapkan dokumen, data, serta informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa secara lengkap, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

“Seluruh informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan harus diberikan secara terbuka dan tepat waktu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap menjalin sinergi dengan BPK RI serta menerima pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab.

“Kami siap dikawal, kami siap diawasi, dan kami siap bersinergi dengan BPK RI agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat ke depannya menjadi semakin baik dan semakin maksimal,” pungkasnya.

Melalui pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pengelolaan RSUD semakin tertata, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, serta mudah diakses masyarakat.

Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, dengan menempatkan kepentingan dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bombana.(ADV)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *