Kabaraya Bombana — Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi dalam Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang digelar di Aula Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara, Kendari, Selasa (22/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis Kementerian Pertanian di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling., yang sekaligus menyampaikan materi terkait kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian di Sulawesi Tenggara.
Rakor turut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta instansi teknis bidang pertanian se-Sulawesi Tenggara.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari strategi pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT) untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, penguatan peran penyuluh, hingga pengembangan komoditas tanaman pangan dan peternakan.
Pembahasan juga mencakup potensi pengembangan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara serta percepatan hilirisasi komoditas perkebunan melalui penguatan perbenihan dan perlindungan tanaman.
Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, S.H., mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam rakor tersebut merupakan langkah penting untuk menyelaraskan program pertanian daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Rakor ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian. Kami akan terus berupaya memastikan program tersebut dapat diterapkan secara optimal di Kabupaten Bombana sesuai potensi dan kebutuhan petani,” kata Sarif.
Menurutnya, Kabupaten Bombana memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Karena itu, diperlukan dukungan serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
“Kami berharap hasil koordinasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Bombana. Data petani dan lokasi penerima bantuan juga harus disiapkan secara akurat agar program pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Selain pemaparan materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi untuk membahas berbagai tantangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan program pertanian di Sulawesi Tenggara.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi dan konsolidasi data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk bantuan pemerintah yang bersumber dari enam Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian RI.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin siap dalam mengimplementasikan program strategis pertanian, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Bagi Kabupaten Bombana, forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan serta memastikan potensi dan kebutuhan sektor pertanian daerah dapat terakomodasi dalam pelaksanaan program strategis pertanian di Sulawesi Tenggara. (Far)
