Kabaraya Bombana – Pemerintah pusat menegaskan bahwa dukungan anggaran bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meski di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Ribka mengatakan, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang berperan langsung dalam menyukseskan berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena memiliki peran yang sangat penting, menurutnya, dukungan anggaran melalui APBD harus tetap diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan program-program PKK.
“Hal penting yang ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri adalah kepala daerah harus memiliki komitmen untuk secara serius memberikan dukungan anggaran kepada organisasi PKK,” kata Ribka.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi dukungan terhadap TP PKK. Sebab, organisasi tersebut menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat hingga tingkat keluarga.
“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun OPD terkait bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun ada efisiensi anggaran, PKK merupakan urusan yang wajib dan penting sehingga harus dibiayai melalui APBD,” ujarnya.
Ribka bahkan meminta media massa ikut mengawal kebijakan tersebut dengan menyampaikan kepada publik pentingnya dukungan anggaran bagi PKK.
“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana. Jangan sampai ada kepala daerah yang dengan alasan efisiensi anggaran akhirnya tidak mengalokasikan dana untuk PKK,” tegasnya.
Menurut Ribka, keluarga merupakan fondasi utama ketahanan bangsa. Karena itu, keberhasilan program-program PKK akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah maupun nasional.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kegiatan TP PKK melalui APBD.
“Saya akan cek daerah-daerah yang memberikan dukungan APBD terbaik kepada PKK. Yang baik mungkin akan diberikan reward,” katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyatakan dukungan pemerintah pusat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran TP PKK untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Fatmawati, keberhasilan berbagai program PKK sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap TP PKK. Kami berharap komitmen yang sama juga terus diwujudkan di Kabupaten Bombana sehingga program-program PKK dapat berjalan optimal dan semakin memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar turut dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya Ketua Umum TP PKK Tri Suswati Tito Karnavian, Selvi Ananda Gibran, Sri Bahlil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta para Ketua TP PKK dan pengurus Dekranas dari seluruh Indonesia.
Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan pameran produk unggulan UMKM Dekranasda di Trans Studio Mall Makassar. Berbagai provinsi dan kabupaten/kota menampilkan produk unggulan daerahnya, termasuk Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempromosikan beragam hasil kerajinan tangan dan produk UMKM lokal sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kreatif daerah. (***)
