Kabaraya, Batam – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai imigrasi di pintu masuk internasional Batam hingga kini belum bergerak ke ranah penegakan hukum. Meski kasusnya telah ramai diberitakan, viral di berbagai platform, bahkan menyeret nama institusi pelayanan negara di gerbang internasional, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menegaskan belum dapat melangkah lebih jauh tanpa adanya laporan resmi dari korban.
Situasi ini memunculkan ironi yang sulit diabaikan. Di tengah sorotan publik yang semakin tajam dan pengakuan adanya dugaan pelanggaran dari pihak internal imigrasi sendiri, proses hukum justru masih tertahan pada satu titik paling mendasar: tidak adanya aduan formal dari pihak yang dirugikan.
Padahal, isu ini bukan perkara kecil. Dugaan pungli yang terjadi di pintu masuk internasional bukan sekadar pelanggaran etik atau administrasi biasa, melainkan persoalan serius yang menyentuh marwah pelayanan negara, kepercayaan publik, dan citra Indonesia di mata dunia.
Polda Kepri: Informasi Sudah Diketahui, Tapi Belum Bisa Diproses
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Ronni Bonic, mengatakan pihaknya telah mengetahui informasi dugaan pungli tersebut sejak kasus itu ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial.
Menurutnya, kepolisian tidak menutup mata terhadap isu yang berkembang. Informasi awal telah diterima, dipantau, dan menjadi perhatian aparat. Namun, untuk membawa persoalan itu ke tahap hukum, dibutuhkan dasar formal yang tidak bisa diabaikan.
“Informasinya sudah kami terima sejak mencuat di media,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada korban yang membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena itu, perkara tersebut belum bisa dinaikkan ke tahap penyelidikan.
“Harus ada korban yang melapor. Ini masuk kategori delik aduan,” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kepolisian berada pada koridor hukum formal yang mensyaratkan adanya pelapor dari pihak yang merasa dirugikan. Tanpa itu, aparat belum memiliki pijakan yang cukup untuk memulai proses hukum secara penuh.
Terhambat di Pintu Aduan, Mandek di Ambang Penegakan Hukum
Keterangan dari Polda Kepri membuka satu kenyataan yang cukup mengusik: kasus yang telah terlanjur menjadi konsumsi publik luas ternyata belum otomatis bisa diproses secara pidana. Viralitas, pemberitaan, dan kegaduhan publik belum cukup menjadi tiket masuk bagi penegakan hukum, jika korban belum secara resmi mengetuk pintu kepolisian.
Ronni menjelaskan, laporan dari korban merupakan elemen krusial dalam perkara semacam ini. Tanpa aduan, penyidik tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melangkah lebih jauh.
“Kalau ada yang merasa dirugikan dan melapor, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” tambahnya.
Kalimat itu sederhana, namun menyimpan konsekuensi besar. Artinya, nasib penanganan kasus yang telah menyeret nama institusi negara ini kini bertumpu pada keberanian korban untuk melapor secara formal.
Korban Diduga Wisatawan Asing, Modus Disebut Seragam
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah sejumlah wisatawan asing, khususnya dari Singapura, mengaku menjadi korban dugaan pungli saat masuk melalui Terminal Feri Internasional Batam Centre.
Dugaan praktik tersebut langsung menyedot perhatian karena lokasi kejadiannya berada di salah satu pintu gerbang internasional yang menjadi wajah pertama pelayanan Indonesia bagi wisatawan mancanegara.
Berdasarkan keterangan yang beredar, modus yang digunakan disebut relatif seragam. Para korban diduga dihentikan saat berada dalam antrean pemeriksaan keimigrasian. Setelah itu, mereka diarahkan ke sebuah ruangan tertutup, sebelum akhirnya diminta menyerahkan sejumlah uang.
Lebih jauh, para korban juga mengaku mengalami tekanan psikologis selama proses itu berlangsung. Jika menolak memenuhi permintaan, mereka disebut mendapat ancaman bahwa perjalanan mereka tidak dapat dilanjutkan.
Jika benar terjadi, maka pola semacam ini bukan sekadar pungli biasa. Ia mengarah pada praktik yang berpotensi menciptakan rasa takut, tekanan, dan ketidakberdayaan terhadap orang asing yang berada dalam posisi rentan di wilayah hukum negara lain.
Kesaksian Korban Perkuat Sorotan Publik
Salah satu korban berinisial AC disebut mengalami kejadian tersebut pada 13 Maret 2026. Ia mengaku dihentikan saat hendak menggunakan jalur pemeriksaan otomatis.
Alih-alih melanjutkan proses keimigrasian secara normal, AC justru diminta menunggu di luar sebuah ruangan yang diduga digunakan untuk pemeriksaan tertutup. Dari titik itulah, situasi disebut mulai berubah menjadi tidak nyaman.
Menurut keterangan yang beredar, momen tersebut kemudian berujung pada permintaan uang. Pengalaman itu menjadi salah satu pengakuan yang memperkuat dugaan bahwa praktik serupa tidak berdiri sebagai kejadian tunggal.
Kasus ini menjadi sensitif bukan hanya karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga karena melibatkan wisatawan asing yang seharusnya memperoleh jaminan pelayanan profesional, aman, dan bebas intimidasi saat memasuki wilayah Indonesia.
Imigrasi Akui Keterlibatan Oknum, Sanksi Sementara Sudah Diberlakukan
Di tengah derasnya sorotan, pihak imigrasi sebelumnya telah mengakui adanya dugaan keterlibatan oknum petugas dalam praktik tersebut. Pengakuan ini menjadi titik penting karena menunjukkan bahwa persoalan itu tidak lagi sekadar rumor liar atau tudingan tanpa arah.
Oknum yang diduga terlibat disebut telah diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu hasil pemeriksaan internal yang sedang berjalan.
Langkah ini setidaknya menunjukkan adanya respons awal dari institusi terkait. Namun, di mata publik, tindakan administratif semata belum cukup untuk menjawab kegelisahan yang muncul. Sebab, persoalan ini telah terlanjur menjalar ke ranah yang lebih luas: kepercayaan terhadap sistem pelayanan negara di pintu perbatasan.
Publik tentu menunggu lebih dari sekadar penonaktifan sementara. Yang dipertanyakan bukan hanya siapa pelakunya, tetapi juga bagaimana praktik semacam itu bisa terjadi, berapa lama berlangsung, dan apakah ada potensi pola serupa yang selama ini luput dari pengawasan.
Batam di Persimpangan Citra Pelayanan Internasional
Kasus ini terus menjadi perhatian karena dinilai dapat mencoreng citra pelayanan di pintu masuk internasional Batam, yang selama ini menjadi salah satu jalur strategis mobilitas warga negara asing, khususnya dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Batam bukan sekadar kota transit. Ia adalah etalase perbatasan, simpul ekonomi, dan wajah pelayanan negara di wilayah terdepan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan di area keimigrasian bukan hanya soal pelanggaran individu, tetapi juga soal reputasi institusi dan kredibilitas pelayanan publik Indonesia.
Jika dugaan pungli terhadap wisatawan asing benar terjadi dan dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum, maka dampaknya bisa jauh lebih luas daripada sekadar perkara personal. Kepercayaan wisatawan, citra pariwisata, hingga persepsi investor terhadap profesionalisme pelayanan negara bisa ikut terseret.
Publik Menanti Ketegasan dan Keberanian Menuntaskan
Kini, sorotan publik tertuju pada dua hal sekaligus: keberanian korban untuk melapor dan ketegasan aparat serta institusi terkait dalam menuntaskan persoalan ini secara transparan.
Polda Kepri telah menyatakan posisi hukumnya. Pihak imigrasi juga telah mengambil langkah awal dari sisi internal. Namun, publik tentu menanti ujung dari semua ini: apakah kasus ini akan benar-benar dibawa ke meja hukum, atau justru berhenti sebagai gaduh sesaat yang pelan-pelan tenggelam ditelan birokrasi.
Satu hal yang pasti, praktik semacam ini tak boleh dibiarkan menjadi noda biasa di gerbang internasional. Sebab di titik itulah negara pertama kali dilihat, dinilai, dan dipercaya.
Dan ketika gerbang itu justru dicurigai menjadi ruang transaksional yang menakutkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama satu kantor, melainkan kehormatan pelayanan negara itu sendiri.
