Kabaraya Bombana – Aktivitas melaut sejumlah nelayan di Pulau Sagori, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, terpaksa terhenti. Kondisi itu terjadi setelah para nelayan mengaku kesulitan memperoleh BBM bersubsidi akibat belum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah.
Persoalan tersebut telah berlangsung hampir dua bulan. Bagi nelayan, keterlambatan rekomendasi bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap kemampuan mereka mencari nafkah.
Salah seorang nelayan Pulau Sagori yang meminta identitasnya hanya disebut dengan inisial S mengatakan, banyak perahu nelayan kini hanya terparkir di pinggir laut karena tidak memiliki BBM untuk mengoperasikan mesin.
“Saat ini perahu kami banyak terparkir di pinggir laut, tidak ada aktivitas melaut. Beberapa bulan terakhir kami terpaksa melaut menggunakan alat seadanya, yakni perahu dayung,” ujarnya.
Menurut S, penggunaan perahu dayung sangat membatasi aktivitas nelayan. Mereka hanya dapat mencari ikan di sekitar pulau dengan hasil yang jauh lebih sedikit dibandingkan ketika menggunakan perahu bermesin.
“Penghasilan mendayung dengan menggunakan mesin tentu jauh berbeda. Kalau mendayung, kami hanya bisa di sekitar pulau. Kalau menggunakan mesin, jangkauan menangkap ikan lebih luas,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin berat karena hasil melaut menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak.
“Yang pasti kami sangat membutuhkan BBM untuk mencari rezeki. Apalagi ada anak kami yang sekolah dan itu membutuhkan biaya. Kalau hanya mengandalkan dayung, paling hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
Keluhan serupa disampaikan nelayan lainnya yang meminta identitasnya menggunakan inisial M. Ia mengatakan, hingga kini sebagian nelayan masih belum memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Menurutnya, memang ada sebagian nelayan yang telah mendapatkan rekomendasi, tetapi jumlahnya masih terbatas. Selain itu, nelayan yang telah memperoleh rekomendasi disebut harus mengambil BBM di SPBUN yang berada di Desa Baliara.
“Kami tentu kesulitan karena SPBUN di Baliara sangat jauh. Kami masih harus menggunakan motor untuk mengambil BBM, sehingga biaya yang dikeluarkan semakin besar. Berbeda kalau SPBUN berada di Sikeli, kami bisa langsung menggunakan perahu,” jelasnya.
Para nelayan berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar persoalan tersebut tidak semakin berlarut-larut.
Mereka juga meminta perhatian langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., terhadap kondisi masyarakat nelayan di Pulau Sagori.
S mengatakan, sebelum menjabat sebagai bupati, Burhanuddin cukup sering berkunjung ke Pulau Sagori bersama Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP. Kedatangan tersebut, menurutnya, menumbuhkan harapan masyarakat pesisir agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kehidupan nelayan.
“Kami penuh harapan sosok beliau nantinya memperhatikan masyarakat pesisir. Karena itu kami meminta pertolongan Pak Burhanuddin sebagai Bupati Bombana untuk menyelesaikan kendala yang dialami masyarakat nelayan di pulau ini,” harapnya.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP. Ia meminta pemerintah segera menelusuri persoalan administrasi yang menyebabkan nelayan Pulau Sagori belum memperoleh kepastian rekomendasi BBM.
Iskandar menegaskan, masyarakat yang telah menyerahkan berkas harus mendapatkan kejelasan mengenai proses pengurusannya.
“Itu sekaligus saya protes Pak Bupati, protes lurah yang dia lantik, dan juga memastikan bahwa masyarakat Pulau Sagori itu harus segera terlayani, karena itu konstituen,” ujar Iskandar.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan penempatan maupun pergantian pejabat pemerintahan harus diikuti dengan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Iskandar, pelantikan pejabat bukanlah akhir dari pekerjaan, tetapi justru menjadi awal dari tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dilayani.
“Jangan hanya pandai melantik pejabat. Setelah dilantik, harus dipastikan masyarakat mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Iskandar bahkan mengingatkan kembali kedekatan pemerintah dengan masyarakat Pulau Sagori dalam momentum politik sebelumnya.
“Pak BUR itu menang telak di Pulau Sagori. Saya mengingatkan Pak BUR seperti itu karena saya mengantar dia di Pulau Sagori dahulu,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini bukan soal politik, melainkan kebutuhan pelayanan pemerintah yang harus segera diselesaikan.
Jika terdapat dokumen nelayan yang belum lengkap, kata Iskandar, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kekurangannya. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, proses administrasi diminta segera dituntaskan.
“Bagi nelayan Pulau Sagori, BBM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi mereka. Tanpa bahan bakar, perahu bermesin tidak dapat digunakan secara optimal dan ruang tangkap nelayan menjadi sangat terbatas,” tuturnya.
Karena itu, masyarakat berharap persoalan rekomendasi BBM tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan jalan keluar.
Publikasi mengenai keluhan tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi proses pelayanan administrasi nelayan di Kelurahan Sikeli.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan mengenai kendala yang terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar nelayan dapat kembali melaut.
Sebab, bagi masyarakat Pulau Sagori, persoalannya sederhana: mereka membutuhkan BBM agar perahu bisa bergerak, laut kembali menjadi tempat mencari penghasilan, dan kebutuhan keluarga dapat terus dipenuhi.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah. Jika ada kekurangan administrasi, nelayan membutuhkan penjelasan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, mereka berharap rekomendasi segera diberikan.
Dengan begitu, keluhan masyarakat tidak berhenti sebagai persoalan yang terus menunggu, tetapi benar-benar berujung pada pelayanan dan solusi yang mereka butuhkan. (Ode)
