Kabaraya Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menegaskan pentingnya arah baru pembangunan ekonomi nasional yang berpijak pada amanat konstitusi. Hal itu disampaikannya saat membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), dalam rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Menurut Gus Muhaimin, paradigma ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat setelah Indonesia melewati berbagai dinamika pembangunan selama 25 tahun terakhir. Ia menilai gagasan tersebut bukanlah konsep baru, melainkan telah lama menjadi bagian dari pemikiran Prabowo sebelum menjabat sebagai presiden.
Diskusi tersebut menghadirkan Menteri Keuangan RI periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin mengatakan PKB memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo untuk menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujar Gus Muhaimin.
Meski demikian, ia menegaskan tantangan terbesar bukan lagi pada perumusan konsep, melainkan pada implementasi kebijakan di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan arah baru ekonomi nasional sangat bergantung pada perubahan pola pikir birokrasi serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” katanya.
Gus Muhaimin berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam berbagai forum strategis, termasuk Ijtima Ulama yang akan digelar menjelang puncak Harlah PKB ke-28.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, mengatakan diskusi publik tersebut menjadi bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi agar tetap berpijak pada amanat konstitusi.
“Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Faisol.
Senada, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rusdi Kirana, menegaskan bahwa tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen PKB untuk mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Diskusi tersebut turut dihadiri jajaran DPP PKB, antara lain Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal M. Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan. (PKB)
