Kabaraya Bombana – Momentum yang sangan bersejarah, tepatnya pada Selasa (25/5/2026) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil menyabet penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Bombana, Ir H Burhanuddin MSi bersama Ketua DPRD Bombana, Iskandar. Kedua pejabat di pemerintahan Kabupaten Bombana tersebut juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Kepala BKD Kabupaten Bombana, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana, serta Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bombana.
Perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Bombana pertahankan WTP ini bukan semudah membalikkan telapak tangan namun bentuk nyata kinerja seluruh Stakeholder di pemerintahan Bombana. Dengan dedikasi kerja yang ikhlas di dalam pemerintahan kepemimpinan Ir H Burhanuddin sehingga Bombana 14 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan serupa.
Ir H Burhanuddin mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
” Capaian tersebut juga menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, ” kata pemilik plat mobil DT 1 K ini.
Sambung dia konsistensi meraih opini WTP menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“WTP bukan sekedar penghargaan simbolik, melainkan bentuk kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara tanggung jawab,” ujarnya.
Ir H Burhanuddin menyebutkan, pemerintah daerah tidak akan berhenti pada capaian administratif semata. Pemkab Bombana sambung dia, tetap akan melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan publik dan sistem tata kelola pemerintahan agar semakin efektif dan adaptif menghadapi tantangan ke depan.
“Kami juga akan tindak lanjuti arahan atau masukan dari pihak BPK agar kita selalu mempertahankan perestasi yang kita raih selama ini, ” pungkasnya. (***)
