Kabaraya Bombana – Akibat batal kontraknya dua unit ambulans laut yang senilai Rp 2,8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana pertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana dalam halini Dinas Kesehatan. Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2025 pemerintah daerah, Senin (6/4).
Dewan menilai bahwa, Pemda tidak serius dalam menangani pengadaan tersebut. Sehingga terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan.
Anggota DPRD Bombana, Ashari Usman SPd MSi saat rapat mengatakan, kinerja Pemda Bombana ini sangat buruk. Kenapa dikatakan demikian? Pemerintah pusat sudah menurunkan anggara melalu DAK untuk pengadaan dua unit ambulans laut yang anggarannya mencapai miliaran, namun Pemda tidak bisa memanfaatkan itu.
“Ambulans laut itu, sangat di butuhkan masyarakat khususnya di pulau Kabaena Kabupaten Bombana, karena gagal dalam proses tender sehingga ambulans tersebut tidak bisa hadir di Bombana,” kata Ashari politisi Nasdem ini.
Lebih lanjut, dengan suara yang lantang dihadapan pejabat eselon dua, Ashari menuturkan, dengan tidak hadirnya ambulans laut tersebut sekarang siapa yang mau disalahkan. Sudah jelas Pemda yang harus disalahkan dalam halini dinas terkait yakni Dinas Kesehatan yang gagal menangani proses pengadaan itu.
“Masa hanya pengadaan kapal dua unit untuk kemaslahatan masyarakat, Pemda tidak bisa mengadakan itu, padahal anggarannya sudah tersedia,” terangnya.
Secara terang terangan Ashari dengan tegas menerangkan, pihaknya sudah mengetahui persoalan ini, dan tahu siapa yang menang tender. Masukan buat Pemda yakni Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) jika perusahaan tidak bisa mengadakan itu ganti dengan perusahaan lain. Jangan di paksakan perusahaan yang tidak mampu bekerja dalam bidang itu.
“Masih banyak kontraktor dengan perusaah di Bombana yang mampu dalam haliitu, jangan paksakan yang tidak mampu. Dengan kejadian ini sekarang siapa yang di rugikan, nah ini jelas masyarakat yang di rugikan apalagi ambulans laut ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kita yang berdomisili di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Ashari menambahkan, pihaknya menunggu penjelasan PPK terkait pengadaan dua unit ambulans laut yang gagal diadakan.
Menanggapi tanggapan anggota DPRD tersebut, Mantan Kadis Kesehatan Bombana, Darwin menjelaskan, pihaknya sudah melelang pengadaan ambulans tersebut, hanya saja pihak perusahaan pemenang tidak mampu mengadakan itu.
“Kami sudah lelang pak, dan pemenangnya sudah ada. Namun perusahaan pemenang tidak mampu mengadakan itu. Sehingga dananya tidak bisa dicairkan oleh pusat, ” pungkasnya. (Far)
