Scroll untuk baca artikel
3090FF34-AFC8-4290-8D9B-58132328537B-4.png
Example floating
Example floating
3090FF34-AFC8-4290-8D9B-58132328537B-4.png
Berita

Apel Akbar PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Bombana Siapkan Penyerahan Dokumen Perjanjian Kerja

5
×

Apel Akbar PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Bombana Siapkan Penyerahan Dokumen Perjanjian Kerja

Sebarkan artikel ini
Screenshot

Kabaraya Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat penataan administrasi kepegawaian melalui pelaksanaan Apel Akbar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu se-Kabupaten Bombana. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memberikan kepastian administrasi dan memperjelas kedudukan tenaga aparatur yang masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu Tahun 2026.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pemerintah daerah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas hingga satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Screenshot

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.PW., menjadi narasumber dalam upaya penguatan pemahaman mengenai proses penataan dan administrasi kepegawaian tersebut.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Nomor 000.1.5/4368 tertanggal 1 Oktober 2026, Apel Akbar PPPK Paruh Waktu dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, pukul 08.30 WITA hingga selesai, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Bombana.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis dokumen perjanjian kerja dan dokumen terkait penggajian PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bombana Tahun 2026. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memastikan proses administrasi berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam surat tersebut, seluruh pimpinan unit kerja diwajibkan menghadirkan PPPK Paruh Waktu di lingkungan masing-masing, kecuali wilayah Kecamatan Kabaena dan sekitarnya yang mengikuti kegiatan melalui sambungan daring. Tautan Zoom akan disampaikan kemudian oleh panitia.

Selain kehadiran pegawai, terdapat pula persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah. Setiap pimpinan unit kerja diwajibkan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), kemudian mengumpulkannya kepada BKPSDM Kabupaten Bombana sebagai salah satu persyaratan pengambilan dokumen perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses penataan kepegawaian tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi juga menekankan pentingnya ketelitian administrasi, tanggung jawab pimpinan unit kerja, serta validitas dokumen setiap pegawai.

Mendorong Kepastian Status dan Profesionalisme ASN

Pelaksanaan Apel Akbar tersebut memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mempertemukan seluruh PPPK Paruh Waktu dalam satu kegiatan. Momentum ini menjadi sarana konsolidasi pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman mengenai administrasi, tanggung jawab, serta kedudukan pegawai dalam sistem pemerintahan.

Kepastian dokumen perjanjian kerja juga memiliki manfaat penting bagi pegawai. Melalui dokumen tersebut, ketentuan mengenai hubungan kerja, tugas, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dapat dipahami secara lebih jelas.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan pengaturan lebih lanjut dalam PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN, memberikan kejelasan status kepegawaian, memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penataan administrasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola sumber daya manusia aparatur secara lebih terstruktur. Sementara bagi PPPK Paruh Waktu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memahami tanggung jawab profesional sebagai bagian dari aparatur sipil negara.

Abdul Muslikh bersama jajaran BKPSDM diharapkan terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap tahapan administrasi dapat diselesaikan secara cermat dan tidak menimbulkan kendala bagi pegawai.

Pada akhirnya, keberhasilan penataan kepegawaian bukan hanya ditentukan oleh terselesaikannya dokumen administrasi, tetapi juga oleh komitmen setiap aparatur dalam menjalankan tugas dengan disiplin, integritas, dan penuh tanggung jawab.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan mampu membangun birokrasi yang semakin profesional, memberikan kepastian pelayanan kepegawaian, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. (ADV)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *