Kabaraya Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Inspektorat Daerah memperkuat penataan aparatur pemerintahan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus menjamin proses penataan kepegawaian berjalan objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Verifikasi ulang tersebut merupakan bagian dari proses penyaringan atau screening yang dilaksanakan atas arahan pimpinan daerah. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan setiap pegawai yang tercatat sebagai PPPK paruh waktu benar-benar memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, M.Kes., mengatakan bahwa proses verifikasi faktual menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat sekaligus memastikan validitas persyaratan setiap pegawai.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (20/2/2026).
“Terkait verifikasi faktual PPPK paruh waktu yang berjumlah sekitar 2.000 orang, hal ini kami lakukan sesuai dengan perintah pimpinan daerah. Kami melaksanakan kembali verifikasi faktual sebagai bagian dari proses screening, untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar memenuhi persyaratan secara faktual atau tidak,” ujar Sunandar.
Menurutnya, pemeriksaan administrasi saja belum cukup untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Karena itu, diperlukan pencocokan langsung antara dokumen yang dimiliki pegawai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Secara administrasi, mungkin sebagian telah memenuhi syarat. Namun secara faktual, perlu dipastikan kembali kesesuaiannya di lapangan,” jelasnya.
Sunandar menambahkan, pelaksanaan verifikasi tersebut juga merupakan respons pemerintah daerah terhadap berbagai informasi dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian persyaratan sebagian PPPK paruh waktu.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan setiap proses penataan aparatur dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakakuratan data maupun ketidaksesuaian persyaratan.
“Langkah ini juga merupakan bentuk respons terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi ini penting untuk menjamin akurasi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Hasil verifikasi faktual nantinya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut terhadap pegawai yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi sebenarnya. Apabila ditemukan persoalan, penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, yang mengatur penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain memastikan validitas data kepegawaian, Inspektorat Daerah Bombana juga memberikan perhatian terhadap peningkatan disiplin aparatur, baik pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, maupun tenaga non-ASN sesuai status kepegawaiannya.
Sunandar menilai, kedisiplinan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh program pembangunan, tetapi juga oleh kualitas dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penataan aparatur ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi pemerintahan Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Bupati Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem birokrasi yang lebih tertib, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui pengawasan dan verifikasi yang berkelanjutan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana berupaya memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa penataan aparatur bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari pembenahan birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan disiplin kerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bombana. (ADV)














