Scroll untuk baca artikel
3090FF34-AFC8-4290-8D9B-58132328537B-4.png
Example floating
Example floating
3090FF34-AFC8-4290-8D9B-58132328537B-4.png
Berita

Saat Kunker di Bombana, Kejati Sultra Ingatkan Pejabat Pemda Jangan Baper Saat Dikritik Masyarakat

16
×

Saat Kunker di Bombana, Kejati Sultra Ingatkan Pejabat Pemda Jangan Baper Saat Dikritik Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Kabaraya Bombana — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Sugeng Riyanto, S.H., M.H., mengingatkan para pejabat pemerintah daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak mudah tersinggung atau baper ketika menerima kritik dari masyarakat.

Menurut Sugeng Riyanto, kritik merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang harus diterima secara terbuka oleh setiap pejabat publik. Pemerintah, kata dia, hadir untuk melayani masyarakat, termasuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga.

Example 468x60

“Melayani aspirasi itu merupakan tugas kita. Pemerintah dihadirkan untuk melayani siapa pun,” tegas Sugeng saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Selasa (27/10/2026).

Ia menekankan, pejabat publik harus siap menghadapi berbagai kritik sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, ia mengimbau para ASN agar tidak terpancing emosi atau justru memperkeruh keadaan ketika mendapat sorotan masyarakat.

“Kritik terhadap pemerintah itu bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Sebagai pejabat publik, kita harus siap mendapat kritik. Biarkan saja masyarakat menyampaikan pendapatnya dari pada kita ribut-ribut,” ujarnya.

Sugeng juga mendorong para pejabat agar membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang menyampaikan kritik. Menurutnya, kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan kinerja pemerintahan, bukan dianggap sebagai serangan pribadi.

Bahkan, ia menilai pejabat perlu mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, termasuk dengan membuka akses komunikasi secara langsung.

“Temui saja masyarakat yang mengkritik. Kalau perlu, nomor WhatsApp pejabat dibagikan kepada masyarakat. Saya sendiri selalu membagikan nomor WhatsApp,” katanya.

Ia menambahkan, penyampaian kritik secara santun dan disertai bukti akan memudahkan pemerintah maupun aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan yang dilaporkan.

Sugeng menegaskan, setiap laporan harus ditelaah berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia. Apabila bukti yang disampaikan cukup, laporan dapat diproses lebih lanjut. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur atau tidak didukung bukti yang memadai, penanganannya dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau cukup bukti, kami lanjutkan. Kalau tidak, kami hentikan dan kami beritahu,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat pemerintah daerah agar lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Sikap responsif, komunikasi yang baik, serta kesediaan melakukan evaluasi dinilai penting untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Ode)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *